Jawaban singkat
Perhitungan pesangon pensiun UU Cipta Kerja untuk pekerja tetap dengan masa kerja 6 tahun dan upah Rp6.500.000 menghasilkan uang pesangon 2 kali 7 bulan upah ditambah UPMK 1 kali 3 bulan upah, dengan total bersih Rp106.425.000 setelah PPh final. Aturan ini mengacu pada Pasal 247 UU No. 27 Tahun 2026 untuk PHK mulai 28 Oktober 2026.
Poin penting
- PHK karena memasuki usia pensiun memberi uang pesangon 2 kali ketentuan dan UPMK 1 kali sesuai Pasal 247 UU No. 27 Tahun 2026.
- Total bruto Rp110.500.000 dipotong PPh final Rp4.075.000 sehingga diterima bersih Rp106.425.000.
- PHK sebelum 28 Oktober 2026 masih memakai PP No. 35 Tahun 2021 dengan uang pesangon 1,75 kali dan hasil bersih lebih kecil.
- Alasan pensiun ini tidak memberi hak JKP, jadi komponen manfaat tersebut tidak ada dalam perhitungan.
Perhitungan pesangon pensiun UU Cipta Kerja kini mengikuti aturan baru yang berlaku untuk PHK mulai 28 Oktober 2026, yaitu UU No. 27 Tahun 2026. Artikel ini membahas sudut spesifiknya: berapa hak pekerja tetap yang dipensiunkan, bagaimana angkanya dibentuk, dan apa bedanya dengan aturan lama.
Panduan lengkap alasan ini: Pesangon pensiun karyawan swasta.
Berapa hak Anda? Hitung gratis, 1 menit →Bagaimana perhitungan pesangon pensiun saat pekerja tetap dipensiunkan?
Saat Anda memasuki usia pensiun sebagai karyawan PKWTT, perusahaan mengakhiri hubungan kerja dan Anda berhak atas uang pesangon serta UPMK. Pasal 247 UU No. 27 Tahun 2026 memberi uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 232 dan UPMK 1 kali ketentuan pasal yang sama. Sebagai ilustrasi, seorang staf gudang dengan masa kerja 6 tahun dan upah Rp6.500.000 memperoleh uang pesangon Rp91.000.000 dan UPMK Rp19.500.000.
Jumlah itu belum termasuk uang penggantian hak, dan PPh final PP No. 68 Tahun 2009 sebesar Rp4.075.000 dipotong lebih dulu. Angka contoh ini bisa berbeda dengan kasus Anda karena masa kerja dan upah tiap pekerja tidak sama.
Rincian hitungan contoh
Memasuki usia pensiun, masa kerja 6 tahun, upah Rp6.500.000 per bulan, aturan UU No. 27 Tahun 2026 (Pasal 247 UU No. 27 Tahun 2026).
| Uang pesangon (UP) | 2 × 7 bulan × Rp6.500.000 | Rp91.000.000 |
| Uang penghargaan masa kerja (UPMK) | 1 × 3 bulan × Rp6.500.000 | Rp19.500.000 |
| Total bruto | belum termasuk UPH (sisa cuti, dll.) | Rp110.500.000 |
| PPh final | PP 68/2009 | − Rp4.075.000 |
| Diterima bersih | Rp106.425.000 |
Angka di atas hanya contoh. Gaji dan masa kerja Anda pasti berbeda: cek hak Anda sendiri dalam 1 menit.
Hitung dengan gaji saya →Bila PHK terjadi sebelum 28 Oktober 2026 (PP 35/2021), kasus yang sama menghasilkan bruto Rp99.125.000 dan bersih Rp96.668.750.
Perhitungan pesangon pensiun: beda aturan lama dan aturan 2026
Untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026, perhitungan pesangon PHK masih memakai PP No. 35 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja. Di sana uang pesangon dihitung 1,75 kali ketentuan, bukan 2 kali, sehingga total bruto untuk kasus yang sama hanya Rp99.125.000 dan diterima bersih Rp96.668.750.
Pergantian ke UU No. 27 Tahun 2026 menaikkan pengali uang pesangon, tetapi dasar bulan upah tetap mengikuti tabel masa kerja Pasal 232, yaitu 1 sampai 9 bulan upah untuk uang pesangon dan 2 sampai 10 bulan upah untuk UPMK.
Tabel menurut masa kerja
Upah Rp6.500.000 per bulan, alasan dan aturan yang sama.
| Masa kerja | Bruto | PPh | Bersih |
|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp26.000.000 | Rp0 | Rp26.000.000 |
| 3 tahun | Rp65.000.000 | Rp750.000 | Rp64.250.000 |
| 5 tahun | Rp91.000.000 | Rp2.050.000 | Rp88.950.000 |
| 10 tahun | Rp143.000.000 | Rp8.950.000 | Rp134.050.000 |
| 15 tahun | Rp156.000.000 | Rp10.900.000 | Rp145.100.000 |
Perhitungan pesangon mengundurkan diri UU Cipta Kerja dan alasan lain
Perhitungan pesangon mengundurkan diri UU Cipta Kerja tidak sama dengan pensiun: pengunduran diri umumnya tidak memberi uang pesangon, berbeda dari PHK karena pensiun yang tetap memberi hak tersebut. Karena itu, pastikan surat PHK Anda menyebut alasan memasuki usia pensiun, bukan pengunduran diri.
Jika alasan yang tertulis berbeda, nilai hak Anda dapat berubah. Simpan dokumen dan minta rincian perhitungan tertulis dari perusahaan sebagai bahan pemeriksaan.
Dasar tabel dan pajak yang perlu Anda pahami
Besar uang pesangon dan UPMK bergantung pada masa kerja sesuai Pasal 232 UU No. 27 Tahun 2026, yang isinya sejalan dengan Pasal 40 PP No. 35 Tahun 2021. PPh final atas pesangon diatur PP No. 68 Tahun 2009 dengan tarif berlapis: 0 persen sampai Rp50.000.000, lalu 5 persen, 15 persen, dan 25 persen untuk lapisan di atasnya.
Pemotongan pajak inilah yang membuat angka bersih lebih kecil dari total bruto. Anda dapat memakai angka pada tabel hitungan sebagai pembanding sebelum memeriksa slip perhitungan perusahaan.
Urutan berikut membantu Anda memeriksa hak tanpa terburu-buru dan tetap berpegang pada dokumen tertulis.
Langkah yang bisa Anda lakukan
- Periksa surat PHK dan pastikan alasan yang tertulis adalah memasuki usia pensiun, bukan pengunduran diri.
- Minta rincian perhitungan tertulis yang memuat masa kerja, upah, uang pesangon, UPMK, UPH, dan potongan PPh.
- Bahas selisih atau ketidaksesuaian melalui perundingan bipartit dengan perusahaan.
- Jika sepakat, tuangkan hasilnya dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua pihak.
- Bila perundingan tidak mencapai kesepakatan, Anda dapat melanjutkan ke mediasi di disnaker, lalu hitung dulu hak Anda sendiri dengan kalkulator gratis Kalkulator Pesangon.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perhitungan pesangon uu cipta kerja masih dipakai untuk PHK pensiun 2026?
Tidak, untuk PHK mulai 28 Oktober 2026 dasar hukumnya beralih ke UU No. 27 Tahun 2026, sementara PP No. 35 Tahun 2021 hanya berlaku untuk PHK sebelum tanggal tersebut.
Berapa perhitungan pesangon untuk masa kerja lebih singkat?
Angkanya mengikuti tabel masa kerja Pasal 232; misalnya masa kerja 3 tahun menghasilkan bruto Rp65.000.000 dan bersih Rp64.250.000 dengan upah yang sama.
Apakah pesangon pensiun memberi tambahan JKP?
Tidak, alasan memasuki usia pensiun tidak memberi hak JKP, sehingga komponen itu tidak ada dalam perhitungan Anda.
Hitung kasus Anda sendiri
Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.
Buka kalkulator gratis →Panduan bipartitSumber & rujukan
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK), Pasal 247 UU No. 27 Tahun 2026
- PP No. 35 Tahun 2021 (untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026)
- PP No. 68 Tahun 2009 tentang PPh final atas pesangon
- Metodologi hitung Kalkulator Pesangon · tabel dasar hukum