Jawaban singkat
Untuk karyawan tetap dengan masa kerja 3 tahun dan upah Rp6.500.000, pesangon PHK perusahaan tutup permanen berdasarkan Pasal 238 UU No. 27 Tahun 2026 menghasilkan total bruto Rp45.500.000, dan setelah PPh final PP No. 68 Tahun 2009 sebesar Rp0, jumlah bersih yang diterima tetap Rp45.500.000.
Poin penting
- Karyawan tetap berhak atas uang pesangon 1 kali ketentuan dan UPMK 1,5 kali ketentuan sesuai Pasal 238 UU No. 27 Tahun 2026.
- Pada masa kerja 3 tahun, UP setara 4 bulan upah dan UPMK setara 2 bulan upah, dengan total bruto Rp45.500.000.
- PPh final PP No. 68 Tahun 2009 atas jumlah itu Rp0 karena masih di bawah Rp50.000.000.
- Karyawan juga berpotensi menerima JKP dari BPJS Ketenagakerjaan Rp3.000.000 per bulan selama 6 bulan, dibayar BPJS bukan perusahaan.
Pesangon PHK perusahaan tutup permanen sering jadi pertanyaan pekerja yang tiba-tiba kehilangan tempat kerja. Besaran hak Anda tidak sama untuk semua alasan PHK, karena UU No. 27 Tahun 2026 mengatur 21 alasan dengan perhitungan berbeda.
Berapa hak Anda? Hitung gratis, 1 menit →Berapa besaran pesangon PHK karyawan tetap saat perusahaan tutup?
Sesuai Pasal 238 UU No. 27 Tahun 2026, PHK karena perusahaan tutup bukan karena rugi atau keputusan pemilik menutup permanen memberi uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 232 dan UPMK 1,5 kali ketentuan. Dengan masa kerja 3 tahun dan upah Rp6.500.000, UP setara 4 bulan upah dan UPMK setara 2 bulan upah.
Perhitungan pesangon PHK karyawan tetap untuk contoh ini: UP Rp26.000.000 ditambah UPMK Rp19.500.000, sehingga total bruto jumlah itu. Angka contoh ini bisa berbeda dengan kasus Anda karena masa kerja dan upah tiap pekerja tidak sama.
Rincian hitungan contoh
Perusahaan tutup bukan karena rugi / keputusan pemilik tutup permanen, masa kerja 3 tahun, upah Rp6.500.000 per bulan, aturan UU No. 27 Tahun 2026 (Pasal 238 UU No. 27 Tahun 2026).
| Uang pesangon (UP) | 1 × 4 bulan × Rp6.500.000 | Rp26.000.000 |
| Uang penghargaan masa kerja (UPMK) | 1,5 × 2 bulan × Rp6.500.000 | Rp19.500.000 |
| Total bruto | belum termasuk UPH (sisa cuti, dll.) | Rp45.500.000 |
| PPh final | PP 68/2009 | − Rp0 |
| Diterima bersih | Rp45.500.000 |
Angka di atas hanya contoh. Gaji dan masa kerja Anda pasti berbeda: cek hak Anda sendiri dalam 1 menit.
Hitung dengan gaji saya →Bila PHK terjadi sebelum 28 Oktober 2026 (PP 35/2021), kasus yang sama menghasilkan bruto Rp39.000.000 dan bersih Rp39.000.000.
Perhitungan pesangon PHK: aturan lama dan aturan 2026
Untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026, acuannya PP No. 35 Tahun 2021. Pada Pasal 44 ayat (2) aturan itu, UPMK dihitung 1 kali ketentuan, sehingga contoh yang sama menghasilkan bruto Rp39.000.000 dan bersih Rp39.000.000.
Mulai 28 Oktober 2026, UU No. 27 Tahun 2026 berlaku dan UPMK naik menjadi 1,5 kali ketentuan. Karena itu, besaran pesangon PHK untuk kasus identik bisa lebih besar setelah tanggal tersebut. Pajaknya mengikuti PP No. 68 Tahun 2009: tarif 0% sampai Rp50.000.000, lalu 5% sampai Rp100.000.000, 15% sampai Rp500.000.000, dan 25% di atasnya.
Tabel menurut masa kerja
Upah Rp6.500.000 per bulan, alasan dan aturan yang sama.
| Masa kerja | Bruto | PPh | Bersih |
|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp13.000.000 | Rp0 | Rp13.000.000 |
| 3 tahun | Rp45.500.000 | Rp0 | Rp45.500.000 |
| 5 tahun | Rp58.500.000 | Rp425.000 | Rp58.075.000 |
| 10 tahun | Rp97.500.000 | Rp2.375.000 | Rp95.125.000 |
| 15 tahun | Rp117.000.000 | Rp5.050.000 | Rp111.950.000 |
Apa yang perlu Anda cek sebelum menandatangani kesepakatan?
Alasan PHK menentukan besar hak, jadi pastikan surat PHK menyebut alasan secara jelas dan sesuai kondisi perusahaan. Minta rincian tertulis berisi masa kerja, upah, komponen UP, UPMK, dan UPH agar aturan pesangon PHK bisa Anda cocokkan sendiri.
Jika ada yang tidak cocok, Anda dapat membahasnya lewat perundingan bipartit dengan perusahaan. Bila tidak sepakat, langkah mediasi di disnaker tetap terbuka.
Apakah ada tambahan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan?
Pekerja yang mengalami PHK berpotensi mendapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp3.000.000 per bulan selama 6 bulan. Nilai itu berasal dari 60% upah dengan batas upah Rp5.000.000, dan dibayar BPJS, bukan perusahaan.
JKP bukan bagian dari uang pesangon, sehingga hak tersebut dihitung terpisah. Pastikan status kepesertaan Anda aktif dan cek syaratnya di BPJS Ketenagakerjaan.
Ikuti langkah berikut agar tidak ada komponen yang terlewat.
Berikut jawaban singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul.
Langkah yang bisa Anda lakukan
- Cek surat PHK dan pastikan alasan penutupan perusahaan tertulis jelas.
- Minta rincian tertulis berisi masa kerja, upah, UP, UPMK, dan UPH.
- Bahas selisih hitungan lewat perundingan bipartit dengan perusahaan.
- Tuangkan hasil kesepakatan dalam Perjanjian Bersama secara tertulis.
- Bila tidak sepakat, lanjutkan ke mediasi di disnaker, lalu hitung hak Anda sendiri dengan kalkulator gratis Kalkulator Pesangon.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah pesangon PHK karyawan tetap selalu memakai UPMK 1,5 kali?
Tidak, karena UPMK 1,5 kali hanya berlaku untuk alasan tertentu seperti perusahaan tutup bukan karena rugi sesuai Pasal 238 UU No. 27 Tahun 2026. Alasan PHK lain punya ketentuan berbeda, jadi cocokkan dulu alasan di surat PHK.
Bagaimana aturan pesangon PHK untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026?
PP No. 35 Tahun 2021 masih dipakai, dengan UPMK 1 kali ketentuan pada Pasal 44 ayat (2), sehingga hak bisa lebih kecil dari aturan baru. Setelah tanggal itu, acuannya UU No. 27 Tahun 2026.
Apakah besaran pesangon PHK yang saya terima kena pajak?
Ya, tetapi tarifnya berlapis sesuai PP No. 68 Tahun 2009, dan 0% untuk bagian sampai Rp50.000.000. Pada contoh artikel ini, PPh finalnya Rp0 sehingga jumlah bersih sama dengan bruto.
Hitung kasus Anda sendiri
Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.
Buka kalkulator gratis →Panduan bipartitSumber & rujukan
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK), Pasal 238 UU No. 27 Tahun 2026
- PP No. 35 Tahun 2021 (untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026)
- PP No. 68 Tahun 2009 tentang PPh final atas pesangon
- Metodologi hitung Kalkulator Pesangon · tabel dasar hukum