Jawaban singkat
Ketentuan perhitungan pesangon PHK setelah 28 Oktober 2026 diatur dalam UU No. 27 Tahun 2026. Sebagai contoh kasus korporasi, pekerja PKWTT masa kerja 3 tahun dengan upah Rp5.200.000 per bulan memperoleh uang pesangon 2 kali dan UPMK 1 kali. Setelah dipotong pajak PPh final PP 68/2009 sebesar Rp100.000, total hak bersih yang diterima adalah Rp51.900.000.
Poin penting
- Pasal 236 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2026 menetapkan penggandaan UP sebesar 2 kali dan UPMK 1 kali untuk alasan penggabungan usaha tertentu.
- Pemotongan PPh final sesuai PP No. 68 Tahun 2009 adalah 0% hingga Rp50.000.000 dan 5% untuk nominal di atasnya sampai Rp100.000.000.
- Pekerja berpotensi menerima klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp3.000.000 per bulan selama 6 bulan.
- Besaran kompensasi pemutusan hubungan kerja dihitung berdasarkan 21 alasan yang berlaku dalam regulasi ketenagakerjaan.
Memahami perhitungan pesangon PHK sangat penting bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja agar seluruh kompensasi terpenuhi. Regulasi kompensasi di Indonesia mengalami pembaruan aturan dari PP No. 35 Tahun 2021 menjadi UU No. 27 Tahun 2026.
Berapa hak Anda? Hitung gratis, 1 menit →Bagaimana Perhitungan Pesangon PHK Karyawan Tetap?
Aturan kompensasi pekerja PKWTT mengacu pada Pasal 232 UU No. 27 Tahun 2026 yang skemanya sama dengan Pasal 40 PP No. 35 Tahun 2021. Hak dasar ini terdiri dari UP antara 1 hingga 9 bulan upah serta UPMK antara 2 hingga 10 bulan upah sesuai masa kerja.
Komponen upah bulanan dihitung dari penggabungan upah pokok dan tunjangan tetap. Pengali kompensasi tersebut sangat ditentukan oleh alasan pengakhiran hubungan kerja yang dialami oleh staf.
Rincian hitungan contoh
Penggabungan/peleburan/pengambilalihan/pemisahan, pengusaha tidak bersedia menerima, masa kerja 3 tahun, upah Rp5.200.000 per bulan, aturan UU No. 27 Tahun 2026 (Pasal 236 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2026).
| Uang pesangon (UP) | 2 × 4 bulan × Rp5.200.000 | Rp41.600.000 |
| Uang penghargaan masa kerja (UPMK) | 1 × 2 bulan × Rp5.200.000 | Rp10.400.000 |
| Total bruto | belum termasuk UPH (sisa cuti, dll.) | Rp52.000.000 |
| PPh final | PP 68/2009 | − Rp100.000 |
| Diterima bersih | Rp51.900.000 |
Angka di atas hanya contoh. Gaji dan masa kerja Anda pasti berbeda: cek hak Anda sendiri dalam 1 menit.
Hitung dengan gaji saya →Bila PHK terjadi sebelum 28 Oktober 2026 (PP 35/2021), kasus yang sama menghasilkan bruto Rp31.200.000 dan bersih Rp31.200.000.
Aturan Perhitungan Pesangon untuk Kasus Penggabungan Usaha
Pada kasus penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan di mana pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, Pasal 236 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2026 memberikan formula khusus. Sebagai contoh ilustrasi, seorang staf gudang dengan masa kerja 3 tahun dan upah Rp5.200.000 per bulan berhak atas UP 2 kali sebesar Rp41.600.000 dan UPMK 1 kali sebesar Rp10.400.000.
Jumlah nilai bruto mencapai Rp52.000.000. Berdasarkan PP No. 68 Tahun 2009, kewajiban pajak PPh final dipotong sebesar Rp100.000 sehingga penerimaan bersih adalah Rp51.900.000. Angka ini berbeda dari PP No. 35 Tahun 2021 (Pasal 41 / Pasal 42 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021) yang menetapkan UP 1 kali dan UPMK 1 kali dengan bruto serta bersih Rp31.200.000.
Tabel menurut masa kerja
Upah Rp5.200.000 per bulan, alasan dan aturan yang sama.
| Masa kerja | Bruto | PPh | Bersih |
|---|---|---|---|
| 1 tahun | Rp20.800.000 | Rp0 | Rp20.800.000 |
| 3 tahun | Rp52.000.000 | Rp100.000 | Rp51.900.000 |
| 5 tahun | Rp72.800.000 | Rp1.140.000 | Rp71.660.000 |
| 10 tahun | Rp114.400.000 | Rp4.660.000 | Rp109.740.000 |
| 15 tahun | Rp124.800.000 | Rp6.220.000 | Rp118.580.000 |
Hak Tambahan Pekerja Setelah Menerima Pesangon PHK
Selain kompensasi dari perusahaan, pekerja yang terdampak pesangon PHK berhak mengajukan klaim JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat berupa uang tunai Rp3.000.000 per bulan selama 6 bulan ini dihitung dari 60% upah dengan batas upah Rp5.000.000 yang dibayarkan oleh lembaga BPJS.
Perlu diingat bahwa hak akhir berbeda-beda menurut 21 alasan pemutusan hubungan kerja. Perhitungan contoh dalam artikel ini merupakan gambaran khusus, sehingga nilai riil kasus Anda bisa bervariasi.
Langkah yang bisa Anda lakukan
- Periksa surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja untuk memastikan alasan resmi pengakhiran hubungan kerja.
- Minta dokumen rincian perhitungan kompensasi yang memuat upah pokok, tunjangan tetap, dan potongan PPh final.
- Jalankan proses perundingan bipartit bersama manajemen untuk menyepakati hak keuangan Anda.
- Susun Perjanjian Bersama jika dicapai kesepakatan, atau ajukan mediasi disnaker jika perundingan mengalami jalan buntu.
- Gunakan fasilitas kalkulator gratis di Kalkulator Pesangon untuk menghitung perkiraan hak Anda secara mandiri.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa besarnya pajak atas pesangon?
Pajak dihitung 0% hingga 25% sesuai PP No. 68 Tahun 2009. Pemotongan bersifat PPh final yakni 0% untuk penghasilan bruto sampai Rp50.000.000, 5% di atas Rp50.000.000 hingga Rp100.000.000, 15% hingga Rp500.000.000, dan 25% di atas Rp500.000.000.
Bilamana perhitungan pesangon PHK diselesaikan dalam perundingan?
Perundingan diselesaikan saat kedua pihak mencapai persetujuan. Apabila perundingan bipartit gagal, kesepakatan nilai perhitungan PHK dapat difasilitasi melalui jalur mediasi disnaker.
Apakah perhitungan pesangon pensiun memiliki rumus yang berbeda?
Ya, formula kompensasi pensiun diatur khusus berdasarkan alasan pemutusan hubungan kerja. Besaran nilai pengali kompensasi disesuaikan dengan syarat serta ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Hitung kasus Anda sendiri
Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.
Buka kalkulator gratis →Panduan bipartitSumber & rujukan
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK), Pasal 236 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2026
- PP No. 35 Tahun 2021 (untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026)
- PP No. 68 Tahun 2009 tentang PPh final atas pesangon
- Metodologi hitung Kalkulator Pesangon · tabel dasar hukum