Jawaban singkat
Jika dipaksa resign oleh perusahaan, pekerja yang menandatangani surat pengunduran diri hanya berhak atas uang pisah bersih Rp12.000.000 untuk masa kerja 12 tahun sesuai Pasal 242 UU No. 27 Tahun 2026. Angka ini jauh di bawah pesangon PHK efisiensi yang mencapai Rp109.400.000 bersih. Pekerja sebaiknya tidak langsung menandatangani surat resign tersebut.
Poin penting
- Mengundurkan diri secara sukarela berdasarkan Pasal 242 UU No. 27 Tahun 2026 tidak memberikan hak atas uang pesangon maupun UPMK.
- Karyawan PKWTT dengan masa kerja 12 tahun hanya menerima kompensasi uang pisah tanpa pemotongan PPh final PP 68/2009.
- Kerugian bersih mencapai selisih Rp97.400.000 jika dibandingkan penetapan PHK efisiensi kerugian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 dengan total bersih Rp109.400.000.
- Pekerja yang menandatangani pengunduran diri atas kemauan sendiri kehilangan hak atas manfaat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan.
Banyak pekerja mengalami tekanan ketika dipaksa resign oleh perusahaan tanpa menyadari dampak finansial yang akan ditanggung. Tindakan menandatangani surat pengunduran diri secara sepihak dapat menghapuskan hak pesangon resmi yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.
Panduan lengkap alasan ini: Hak karyawan resign (mengundurkan diri).
Berapa hak Anda? Hitung gratis, 1 menit →Konsekuensi Hukum Dipaksa Resign Bagi Pekerja
Apabila seorang pekerja menandatangani surat pengunduran diri, secara hukum hubungan kerja berakhir atas kemauan sendiri. Berdasarkan Pasal 242 UU No. 27 Tahun 2026, alasan ini membuat pekerja tidak mendapatkan uang pesangon maupun UPMK. Dalam aturan lama yaitu Pasal 50 PP No. 35 Tahun 2021 untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026, kompensasi pesangon dan UPMK juga tidak ada dengan total bersih Rp0.
Pada ketentuan UU No. 27 Tahun 2026, pekerja tetap mendapatkan uang pisah minimal sebesar Rp12.000.000 untuk masa kerja 12 tahun. Sesuai PP 68/2009, PPh final bernilai Rp0 sehingga pembayaran diterima secara utuh. Namun, pengakhiran kerja dengan status ini mengakibatkan pekerja tidak berhak mengajukan klaim manfaat JKP.
Rincian hitungan contoh
Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resign), masa kerja 12 tahun, upah Rp12.000.000 per bulan, aturan UU No. 27 Tahun 2026 (Pasal 242 UU No. 27 Tahun 2026).
| Uang pisah (minimal) | 1 bulan upah bila tidak diatur PK/PP/PKB | Rp12.000.000 |
| Total bruto | belum termasuk UPH (sisa cuti, dll.) | Rp12.000.000 |
| PPh final | PP 68/2009 | − Rp0 |
| Diterima bersih | Rp12.000.000 |
Angka di atas hanya contoh. Gaji dan masa kerja Anda pasti berbeda: cek hak Anda sendiri dalam 1 menit.
Hitung dengan gaji saya →Bila PHK terjadi sebelum 28 Oktober 2026 (PP 35/2021), kasus yang sama menghasilkan bruto Rp0 dan bersih Rp0.
Bandingkan: bila diproses sebagai PHK oleh pengusaha (efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian), kasus yang sama berhak bruto Rp114.000.000 dan bersih Rp109.400.000, selisih Rp97.400.000.
Perbandingan Kompensasi Efisiensi dan Pesangon Resign
Perbedaan nilai kompensasi antara pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha sangat besar. Jika perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja akibat efisiensi kerugian sesuai Pasal 43 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021, kompensasi mencakup UP 0,5 kali sebesar Rp54.000.000 dan UPMK 1 kali sebesar Rp60.000.000.
Total kompensasi bruto PHK efisiensi tersebut mencapai Rp114.000.000 dengan hasil diterima bersih Rp109.400.000 setelah pemotongan pajak. Terdapat selisih bersih sebesar Rp97.400.000 jika dibandingkan dengan menandatangani pengunduran diri. Oleh karena itu, karyawan dipaksa resign perlu mencermati implikasi ini sebelum mengambil keputusan.
Langkah Penanganan Saat Dipaksa Resign oleh Perusahaan
Ketika dipaksa resign oleh atasan, langkah terbaik adalah tidak terburu-buru membubuhkan tanda tangan pada dokumen pengunduran diri. Manajemen sering kali memberikan penawaran verbal agar pekerja bersedia mengundurkan diri tanpa melalui proses kompensasi PHK yang resmi.
Pemahaman mengenai hak sangat krusial jika dipaksa resign kerja dalam kondisi tertekan. Perlu diingat bahwa angka contoh bisa berbeda dengan kasus pembaca tergantung ketentuan internal tempat kerja. Anda dapat meminta penjelasan tertulis mengenai alasan pengakhiran hubungan kerja sebagai dasar pertimbangan.
Langkah yang bisa Anda lakukan
- Cek surat PHK atau dokumen pengakhiran hubungan kerja yang disodorkan manajemen secara teliti.
- Minta rincian tertulis mengenai alasan pengakhiran kerja serta perhitungan kompensasi yang ditawarkan.
- Lakukan perundingan bipartit bersama pihak manajemen untuk menyuarakan keberatan dan hak yang seharusnya diterima.
- Susun Perjanjian Bersama jika mencapai kesepakatan, atau ajukan mediasi disnaker bila perundingan tidak mencapai sepakat.
- Gunakan kalkulator gratis di Kalkulator Pesangon untuk menghitung perkiraan kompensasi sesuai masa kerja dan upah Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah rugi jika dipaksa resign oleh perusahaan?
Ya, pekerja mengalami kerugian finansial yang sangat besar karena kehilangan hak atas uang pesangon dan UPMK. Selisih penerimaan bersih bisa mencapai Rp97.400.000 dibandingkan dengan penetapan status PHK efisiensi.
Apakah pekerja yang dipaksa resign berhak mendapat JKP?
Tidak, fasilitas JKP dari BPJS Ketenagakerjaan tidak diberikan untuk pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Hak JKP hanya diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.
Bagaimana aturan hak untuk pengunduran diri pekerja PKWTT?
Pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas uang pisah dan UPH tanpa uang pesangon maupun UPMK. Berdasarkan Pasal 242 UU No. 27 Tahun 2026, uang pisah minimal yang diterima adalah 1 bulan upah untuk masa kerja 12 tahun.
Hitung kasus Anda sendiri
Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.
Buka kalkulator gratis →Panduan bipartitSumber & rujukan
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH BPK), Pasal 242 UU No. 27 Tahun 2026
- PP No. 35 Tahun 2021 (untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026)
- PP No. 68 Tahun 2009 tentang PPh final atas pesangon
- Metodologi hitung Kalkulator Pesangon · tabel dasar hukum