Jawaban singkat
Untuk alasan PHK "Ditahan pihak berwajib 6 bulan, merugikan perusahaan" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja tidak berhak atas uang pesangon dan UPMK, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah (paling sedikit 1 bulan upah bila tidak diatur perusahaan) berdasarkan Pasal 245 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2026. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 54 PP No. 35 Tahun 2021.
Jika penahanan berkaitan dengan perbuatan yang merugikan perusahaan, pekerja tidak mendapat uang pesangon, tetapi masih punya hak lain.
Hitung kasus Anda: alasan ini sudah terpilih di kalkulator →Fakta kunci
| Komponen | UU 27/2026 PHK mulai 28 Okt 2026 | PP 35/2021 PHK sebelumnya |
|---|---|---|
| Uang pesangon (UP) | Tidak ada | Tidak ada |
| Uang penghargaan masa kerja (UPMK) | Tidak ada | Tidak ada |
| Uang penggantian hak (UPH) | Ya | Ya |
| Uang pisah | Ya, min. 1 bulan upah bila tidak diatur | Ya, sesuai PK/PP/PKB |
| Dasar pasal | Pasal 245 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2026 | Pasal 54 PP No. 35 Tahun 2021 |
Rumus
UPH + uang pisah
UP adalah 1 sampai 9 bulan upah dan UPMK adalah 2 sampai 10 bulan upah, sesuai masa kerja (Pasal 232 UU 27/2026, sama dengan Pasal 40 PP 35/2021). Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. UPH meliputi sisa cuti tahunan, ongkos pulang ke tempat diterima bekerja, dan hal lain yang diatur dalam PK/PP/PKB.
Tabel hak per masa kerja
Kolom rupiah memakai contoh upah Rp8.000.000 per bulan, aturan UU 27/2026, belum termasuk UPH, sudah termasuk uang pisah minimal.
| Masa kerja | UP (bln) | UPMK (bln) | Total UU 27 | Total PP 35 | Bruto | Bersih setelah PPh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 tahun | 1 | 0 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 1 s.d. < 2 tahun | 2 | 0 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 2 s.d. < 3 tahun | 3 | 0 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 3 s.d. < 4 tahun | 4 | 2 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 5 s.d. < 6 tahun | 6 | 2 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 8 s.d. < 9 tahun | 9 | 3 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 10 s.d. < 11 tahun | 9 | 4 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 15 s.d. < 16 tahun | 9 | 6 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 20 s.d. < 21 tahun | 9 | 7 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 24 tahun atau lebih | 9 | 10 | 0x | 0x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
Contoh hitungan lengkap
Upah Rp8.000.000, masa kerja 5 tahun 2 bulan, sisa cuti 5 hari, 5 hari kerja per minggu, PHK pada November 2026.
| UPH: sisa cuti | 5 hari x Rp8.000.000/21 | Rp1.904.762 |
| Uang pisah (minimal) | 1 bulan upah, Pasal 233 ayat (2) | Rp8.000.000 |
| Total bruto | Rp9.904.762 | |
| PPh final (PP 68/2009) | tarif progresif atas bruto | Rp0 |
| Diterima bersih | Rp9.904.762 |
Langkah yang perlu Anda ambil
PHK oleh pengusaha wajib dirundingkan secara bipartit. Menurut UU 27/2026, PHK tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan hubungan industrial batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) dan (7)). Anda berhak menolak secara tertulis, merundingkan nilainya, lalu menuangkan hasilnya dalam Perjanjian Bersama.
- Minta surat pemberitahuan PHK dan perhitungan perusahaan secara tertulis.
- Hitung hak minimum Anda dan bandingkan per komponen dengan tawaran perusahaan.
- Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, surat pengangkatan, dan surat dari perusahaan.
- Rundingkan secara bipartit dan minta risalahnya ditandatangani kedua pihak (panduan bipartit).
- Jika sepakat, tuangkan dalam Perjanjian Bersama. Jika tidak sepakat dalam 30 hari kerja, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan.
Jika perusahaan berkata…
"Kami pakai aturan lain, perhitunganmu salah."
Minta perusahaan menuliskan perhitungannya beserta pasal yang dipakai. Untuk PHK dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, perhitungan memakai UU No. 27 Tahun 2026. Bandingkan per komponen di risalah bipartit.
Pada PP 35/2021, besaran uang pisah mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Pada UU 27/2026, bila tidak diatur, uang pisah paling sedikit 1 bulan upah.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa hak pekerja ditahan karena merugikan perusahaan di tahun 2026?
Untuk alasan PHK "Ditahan pihak berwajib 6 bulan, merugikan perusahaan" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja tidak berhak atas uang pesangon dan UPMK, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah (paling sedikit 1 bulan upah bila tidak diatur perusahaan) berdasarkan Pasal 245 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2026. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 54 PP No. 35 Tahun 2021.
Apa bedanya dengan aturan lama PP 35/2021?
Untuk alasan ini pengali uang pesangon tetap 0x, pengali UPMK tetap 0x, jadi besarnya hak sama. Yang berubah adalah dasar pasalnya: Pasal 245 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2026.
Apakah wajib perundingan bipartit?
PHK oleh pengusaha wajib dirundingkan secara bipartit. Menurut UU 27/2026, PHK tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan hubungan industrial batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) dan (7)). Anda berhak menolak secara tertulis, merundingkan nilainya, lalu menuangkan hasilnya dalam Perjanjian Bersama.
Apakah pesangon dipotong pajak?
Ya. Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh final berdasarkan PP 68/2009: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta, dihitung dari jumlah bruto.
Apakah saya juga mendapat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan?
Berpotensi, bila Anda peserta JKP dengan masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Manfaat tunainya 60% upah dengan batas upah Rp5 juta selama 6 bulan (paling banyak Rp18 juta), dibayar BPJS, bukan perusahaan (PP 6/2025).
Hitung kasus Anda sendiri
Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.
Buka kalkulator gratis →Panduan bipartitAlasan PHK terkait
- Pesangon PHK karena SP3 (pelanggaran aturan kerja)
- Hak pekerja di-PHK karena ditahan pihak berwajib
- Pesangon saat pekerja minta PHK karena pengusaha melanggar
- Pesangon PHK karena sakit berkepanjangan
- Bandingkan semua 21 alasan PHK
Sumber
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, JDIH BPK (Pasal 245 ayat, Pasal 228, 232, 233)
- PP No. 35 Tahun 2021 (Pasal 54, Pasal 40)
- PP No. 68 Tahun 2009 (PPh final pesangon)
- PP No. 6 Tahun 2025 (JKP)