Jawaban singkat
Untuk alasan PHK "Pekerja minta PHK karena pengusaha melanggar (upah telat 3 bulan, dianiaya, dll.)" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja berhak atas uang pesangon 2x, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1x, dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan Pasal 231 huruf g jo. Pasal 241 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2026. Contoh: masa kerja 5 tahun menghasilkan 14 bulan upah di luar UPH. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 48 PP No. 35 Tahun 2021.
Pekerja boleh mengajukan PHK bila pengusaha melanggar, misalnya upah terlambat 3 bulan berturut-turut atau pekerja dianiaya. Di aturan baru pengali pesangonnya 2x.
Hitung kasus Anda: alasan ini sudah terpilih di kalkulator →Fakta kunci
| Komponen | UU 27/2026 PHK mulai 28 Okt 2026 | PP 35/2021 PHK sebelumnya |
|---|---|---|
| Uang pesangon (UP) | 2x | 1x |
| Uang penghargaan masa kerja (UPMK) | 1x | 1x |
| Uang penggantian hak (UPH) | Ya | Ya |
| Uang pisah | Tidak | Tidak |
| Dasar pasal | Pasal 231 huruf g jo. Pasal 241 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2026 | Pasal 48 PP No. 35 Tahun 2021 |
Perubahan untuk Anda: pengali uang pesangon naik dari 1x menjadi 2x, pengali UPMK tetap 1x.
Rumus
2 × UP + 1 × UPMK + UPH
UP adalah 1 sampai 9 bulan upah dan UPMK adalah 2 sampai 10 bulan upah, sesuai masa kerja (Pasal 232 UU 27/2026, sama dengan Pasal 40 PP 35/2021). Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. UPH meliputi sisa cuti tahunan, ongkos pulang ke tempat diterima bekerja, dan hal lain yang diatur dalam PK/PP/PKB.
Tabel hak per masa kerja
Kolom rupiah memakai contoh upah Rp8.000.000 per bulan, aturan UU 27/2026, belum termasuk UPH.
| Masa kerja | UP (bln) | UPMK (bln) | Total UU 27 | Total PP 35 | Bruto | Bersih setelah PPh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 tahun | 1 | 0 | 2x | 1x | Rp16.000.000 | Rp16.000.000 |
| 1 s.d. < 2 tahun | 2 | 0 | 4x | 2x | Rp32.000.000 | Rp32.000.000 |
| 2 s.d. < 3 tahun | 3 | 0 | 6x | 3x | Rp48.000.000 | Rp48.000.000 |
| 3 s.d. < 4 tahun | 4 | 2 | 10x | 6x | Rp80.000.000 | Rp78.500.000 |
| 5 s.d. < 6 tahun | 6 | 2 | 14x | 8x | Rp112.000.000 | Rp107.700.000 |
| 8 s.d. < 9 tahun | 9 | 3 | 21x | 12x | Rp168.000.000 | Rp155.300.000 |
| 10 s.d. < 11 tahun | 9 | 4 | 22x | 13x | Rp176.000.000 | Rp162.100.000 |
| 15 s.d. < 16 tahun | 9 | 6 | 24x | 15x | Rp192.000.000 | Rp175.700.000 |
| 20 s.d. < 21 tahun | 9 | 7 | 25x | 16x | Rp200.000.000 | Rp182.500.000 |
| 24 tahun atau lebih | 9 | 10 | 28x | 19x | Rp224.000.000 | Rp202.900.000 |
Contoh hitungan lengkap
Upah Rp8.000.000, masa kerja 5 tahun 2 bulan, sisa cuti 5 hari, 5 hari kerja per minggu, PHK pada November 2026.
| Uang pesangon | 2 x 6 bulan x Rp8.000.000 | Rp96.000.000 |
| UPMK | 1 x 2 bulan x Rp8.000.000 | Rp16.000.000 |
| UPH: sisa cuti | 5 hari x Rp8.000.000/21 | Rp1.904.762 |
| Total bruto | Rp113.904.762 | |
| PPh final (PP 68/2009) | tarif progresif atas bruto | − Rp4.585.714 |
| Diterima bersih | Rp109.319.048 |
Langkah yang perlu Anda ambil
PHK ini diajukan oleh pekerja. Ajukan permohonan tertulis beserta buktinya, lalu rundingkan secara bipartit. Jika dalam 30 hari kerja tidak sepakat, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat.
- Minta surat pemberitahuan PHK dan perhitungan perusahaan secara tertulis.
- Hitung hak minimum Anda dan bandingkan per komponen dengan tawaran perusahaan.
- Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, surat pengangkatan, dan surat dari perusahaan.
- Rundingkan secara bipartit dan minta risalahnya ditandatangani kedua pihak (panduan bipartit).
- Jika sepakat, tuangkan dalam Perjanjian Bersama. Jika tidak sepakat dalam 30 hari kerja, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan.
Jika perusahaan berkata…
"Kami tidak melanggar apa-apa."
Jika lembaga penyelesaian perselisihan menyatakan pengusaha tidak melakukan pelanggaran, pekerja hanya berhak atas UPH dan uang pisah (Pasal 241 ayat (2)). Siapkan bukti, misalnya mutasi rekening gaji atau visum.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa pesangon saat pekerja minta PHK karena pengusaha melanggar di tahun 2026?
Untuk alasan PHK "Pekerja minta PHK karena pengusaha melanggar (upah telat 3 bulan, dianiaya, dll.)" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja berhak atas uang pesangon 2x, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1x, dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan Pasal 231 huruf g jo. Pasal 241 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2026. Contoh: masa kerja 5 tahun menghasilkan 14 bulan upah di luar UPH. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 48 PP No. 35 Tahun 2021.
Apa bedanya dengan aturan lama PP 35/2021?
Untuk PHK mulai 28 Oktober 2026, pengali uang pesangon naik dari 1x menjadi 2x, pengali UPMK tetap 1x. Tabel dasar uang pesangon (1-9 bulan upah) dan UPMK (2-10 bulan upah) tidak berubah.
Apakah wajib perundingan bipartit?
PHK ini diajukan oleh pekerja. Ajukan permohonan tertulis beserta buktinya, lalu rundingkan secara bipartit. Jika dalam 30 hari kerja tidak sepakat, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat.
Apakah pesangon dipotong pajak?
Ya. Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh final berdasarkan PP 68/2009: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta, dihitung dari jumlah bruto.
Apakah saya juga mendapat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan?
Berpotensi, bila Anda peserta JKP dengan masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Manfaat tunainya 60% upah dengan batas upah Rp5 juta selama 6 bulan (paling banyak Rp18 juta), dibayar BPJS, bukan perusahaan (PP 6/2025).
Hitung kasus Anda sendiri
Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.
Buka kalkulator gratis →Panduan bipartitAlasan PHK terkait
- Pesangon PHK karena SP3 (pelanggaran aturan kerja)
- Hak pekerja di-PHK karena ditahan pihak berwajib
- Hak pekerja ditahan karena merugikan perusahaan
- Pesangon PHK karena sakit berkepanjangan
- Bandingkan semua 21 alasan PHK
Sumber
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, JDIH BPK (Pasal 231 huruf g jo. Pasal 241 ayat, Pasal 228, 232, 233)
- PP No. 35 Tahun 2021 (Pasal 48, Pasal 40)
- PP No. 68 Tahun 2009 (PPh final pesangon)
- PP No. 6 Tahun 2025 (JKP)