Jawaban singkat
Untuk alasan PHK "Pelanggaran aturan kerja setelah SP 1, 2, dan 3" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja berhak atas uang pesangon 1x, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1x, dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan Pasal 244 UU No. 27 Tahun 2026. Contoh: masa kerja 5 tahun menghasilkan 8 bulan upah di luar UPH. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021.
PHK karena pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tetap memberi hak pesangon. Urutan dan masa berlaku SP perlu diperiksa.
Hitung kasus Anda: alasan ini sudah terpilih di kalkulator →Fakta kunci
| Komponen | UU 27/2026 PHK mulai 28 Okt 2026 | PP 35/2021 PHK sebelumnya |
|---|---|---|
| Uang pesangon (UP) | 1x | 0,5x |
| Uang penghargaan masa kerja (UPMK) | 1x | 1x |
| Uang penggantian hak (UPH) | Ya | Ya |
| Uang pisah | Tidak | Tidak |
| Dasar pasal | Pasal 244 UU No. 27 Tahun 2026 | Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 |
Perubahan untuk Anda: pengali uang pesangon naik dari 0,5x menjadi 1x, pengali UPMK tetap 1x.
Rumus
1 × UP + 1 × UPMK + UPH
UP adalah 1 sampai 9 bulan upah dan UPMK adalah 2 sampai 10 bulan upah, sesuai masa kerja (Pasal 232 UU 27/2026, sama dengan Pasal 40 PP 35/2021). Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. UPH meliputi sisa cuti tahunan, ongkos pulang ke tempat diterima bekerja, dan hal lain yang diatur dalam PK/PP/PKB.
Tabel hak per masa kerja
Kolom rupiah memakai contoh upah Rp8.000.000 per bulan, aturan UU 27/2026, belum termasuk UPH.
| Masa kerja | UP (bln) | UPMK (bln) | Total UU 27 | Total PP 35 | Bruto | Bersih setelah PPh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 tahun | 1 | 0 | 1x | 0,5x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 1 s.d. < 2 tahun | 2 | 0 | 2x | 1x | Rp16.000.000 | Rp16.000.000 |
| 2 s.d. < 3 tahun | 3 | 0 | 3x | 1,5x | Rp24.000.000 | Rp24.000.000 |
| 3 s.d. < 4 tahun | 4 | 2 | 6x | 4x | Rp48.000.000 | Rp48.000.000 |
| 5 s.d. < 6 tahun | 6 | 2 | 8x | 5x | Rp64.000.000 | Rp63.300.000 |
| 8 s.d. < 9 tahun | 9 | 3 | 12x | 7,5x | Rp96.000.000 | Rp93.700.000 |
| 10 s.d. < 11 tahun | 9 | 4 | 13x | 8,5x | Rp104.000.000 | Rp100.900.000 |
| 15 s.d. < 16 tahun | 9 | 6 | 15x | 10,5x | Rp120.000.000 | Rp114.500.000 |
| 20 s.d. < 21 tahun | 9 | 7 | 16x | 11,5x | Rp128.000.000 | Rp121.300.000 |
| 24 tahun atau lebih | 9 | 10 | 19x | 14,5x | Rp152.000.000 | Rp141.700.000 |
Contoh hitungan lengkap
Upah Rp8.000.000, masa kerja 5 tahun 2 bulan, sisa cuti 5 hari, 5 hari kerja per minggu, PHK pada November 2026.
| Uang pesangon | 1 x 6 bulan x Rp8.000.000 | Rp48.000.000 |
| UPMK | 1 x 2 bulan x Rp8.000.000 | Rp16.000.000 |
| UPH: sisa cuti | 5 hari x Rp8.000.000/21 | Rp1.904.762 |
| Total bruto | Rp65.904.762 | |
| PPh final (PP 68/2009) | tarif progresif atas bruto | − Rp795.238 |
| Diterima bersih | Rp65.109.524 |
Langkah yang perlu Anda ambil
PHK oleh pengusaha wajib dirundingkan secara bipartit. Menurut UU 27/2026, PHK tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan hubungan industrial batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) dan (7)). Anda berhak menolak secara tertulis, merundingkan nilainya, lalu menuangkan hasilnya dalam Perjanjian Bersama.
- Minta surat pemberitahuan PHK dan perhitungan perusahaan secara tertulis.
- Hitung hak minimum Anda dan bandingkan per komponen dengan tawaran perusahaan.
- Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, surat pengangkatan, dan surat dari perusahaan.
- Rundingkan secara bipartit dan minta risalahnya ditandatangani kedua pihak (panduan bipartit).
- Jika sepakat, tuangkan dalam Perjanjian Bersama. Jika tidak sepakat dalam 30 hari kerja, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan.
Jika perusahaan berkata…
"Kamu sudah dapat SP3, jadi di-PHK."
Periksa: apakah SP diberikan berurutan, apakah masing-masing masih berlaku saat SP berikutnya terbit (paling lama 6 bulan, Pasal 231 huruf k), dan apakah pelanggarannya benar diatur dalam PK/PP/PKB. Jika SP sebelumnya sudah kedaluwarsa, urutannya tidak berlanjut.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa pesangon PHK karena SP3 (pelanggaran aturan kerja) di tahun 2026?
Untuk alasan PHK "Pelanggaran aturan kerja setelah SP 1, 2, dan 3" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja berhak atas uang pesangon 1x, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1x, dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan Pasal 244 UU No. 27 Tahun 2026. Contoh: masa kerja 5 tahun menghasilkan 8 bulan upah di luar UPH. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021.
Apa bedanya dengan aturan lama PP 35/2021?
Untuk PHK mulai 28 Oktober 2026, pengali uang pesangon naik dari 0,5x menjadi 1x, pengali UPMK tetap 1x. Tabel dasar uang pesangon (1-9 bulan upah) dan UPMK (2-10 bulan upah) tidak berubah.
Apakah wajib perundingan bipartit?
PHK oleh pengusaha wajib dirundingkan secara bipartit. Menurut UU 27/2026, PHK tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan hubungan industrial batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) dan (7)). Anda berhak menolak secara tertulis, merundingkan nilainya, lalu menuangkan hasilnya dalam Perjanjian Bersama.
Apakah pesangon dipotong pajak?
Ya. Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh final berdasarkan PP 68/2009: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta, dihitung dari jumlah bruto.
Apakah saya juga mendapat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan?
Berpotensi, bila Anda peserta JKP dengan masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Manfaat tunainya 60% upah dengan batas upah Rp5 juta selama 6 bulan (paling banyak Rp18 juta), dibayar BPJS, bukan perusahaan (PP 6/2025).
Hitung kasus Anda sendiri
Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.
Buka kalkulator gratis →Panduan bipartitAlasan PHK terkait
- Hak pekerja di-PHK karena ditahan pihak berwajib
- Hak pekerja ditahan karena merugikan perusahaan
- Pesangon saat pekerja minta PHK karena pengusaha melanggar
- Pesangon PHK karena sakit berkepanjangan
- Bandingkan semua 21 alasan PHK
Sumber
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, JDIH BPK (Pasal 244, Pasal 228, 232, 233)
- PP No. 35 Tahun 2021 (Pasal 52 ayat (1), Pasal 40)
- PP No. 68 Tahun 2009 (PPh final pesangon)
- PP No. 6 Tahun 2025 (JKP)