Kalkulator
Pesangon
Hitung Sekarang
Sesuai UU No. 27 Tahun 2026

Hak pekerja mangkir 5 hari (dianggap resign) 2026

Diperbarui 12-11-2026 · Disusun oleh tim Kalkulator Pesangon · Rumus dicocokkan dengan naskah resmi UU No. 27 Tahun 2026 (JDIH BPK)

Jawaban singkat

Untuk alasan PHK "Mangkir 5 hari kerja berturut-turut (dikualifikasikan resign)" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja tidak berhak atas uang pesangon dan UPMK, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah (paling sedikit 1 bulan upah bila tidak diatur perusahaan) berdasarkan Pasal 243 UU No. 27 Tahun 2026. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021.

Pekerja yang mangkir 5 hari kerja berturut-turut dapat dikualifikasikan mengundurkan diri, tetapi hanya jika syarat pemanggilannya terpenuhi.

Hitung kasus Anda: alasan ini sudah terpilih di kalkulator →

Fakta kunci

KomponenUU 27/2026
PHK mulai 28 Okt 2026
PP 35/2021
PHK sebelumnya
Uang pesangon (UP)Tidak adaTidak ada
Uang penghargaan masa kerja (UPMK)Tidak adaTidak ada
Uang penggantian hak (UPH)YaYa
Uang pisahYa, min. 1 bulan upah bila tidak diaturYa, sesuai PK/PP/PKB
Dasar pasalPasal 243 UU No. 27 Tahun 2026Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021

Rumus

UPH + uang pisah

UP adalah 1 sampai 9 bulan upah dan UPMK adalah 2 sampai 10 bulan upah, sesuai masa kerja (Pasal 232 UU 27/2026, sama dengan Pasal 40 PP 35/2021). Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. UPH meliputi sisa cuti tahunan, ongkos pulang ke tempat diterima bekerja, dan hal lain yang diatur dalam PK/PP/PKB.

Tabel hak per masa kerja

Kolom rupiah memakai contoh upah Rp8.000.000 per bulan, aturan UU 27/2026, belum termasuk UPH, sudah termasuk uang pisah minimal.

Masa kerjaUP (bln)UPMK (bln)Total UU 27Total PP 35BrutoBersih setelah PPh
< 1 tahun100x0xRp8.000.000Rp8.000.000
1 s.d. < 2 tahun200x0xRp8.000.000Rp8.000.000
2 s.d. < 3 tahun300x0xRp8.000.000Rp8.000.000
3 s.d. < 4 tahun420x0xRp8.000.000Rp8.000.000
5 s.d. < 6 tahun620x0xRp8.000.000Rp8.000.000
8 s.d. < 9 tahun930x0xRp8.000.000Rp8.000.000
10 s.d. < 11 tahun940x0xRp8.000.000Rp8.000.000
15 s.d. < 16 tahun960x0xRp8.000.000Rp8.000.000
20 s.d. < 21 tahun970x0xRp8.000.000Rp8.000.000
24 tahun atau lebih9100x0xRp8.000.000Rp8.000.000

Contoh hitungan lengkap

Upah Rp8.000.000, masa kerja 5 tahun 2 bulan, sisa cuti 5 hari, 5 hari kerja per minggu, PHK pada November 2026.

UPH: sisa cuti5 hari x Rp8.000.000/21Rp1.904.762
Uang pisah (minimal)1 bulan upah, Pasal 233 ayat (2)Rp8.000.000
Total brutoRp9.904.762
PPh final (PP 68/2009)tarif progresif atas brutoRp0
Diterima bersihRp9.904.762
Masukkan gaji dan tanggal Anda sendiri →

Langkah yang perlu Anda ambil

Kualifikasi mangkir bukan PHK sepihak yang otomatis sah: syarat pemanggilan harus terpenuhi. Jika Anda membantahnya, ajukan keberatan tertulis dan minta perundingan bipartit.

  1. Minta surat pemberitahuan PHK dan perhitungan perusahaan secara tertulis.
  2. Hitung hak minimum Anda dan bandingkan per komponen dengan tawaran perusahaan.
  3. Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, surat pengangkatan, dan surat dari perusahaan.
  4. Rundingkan secara bipartit dan minta risalahnya ditandatangani kedua pihak (panduan bipartit).
  5. Jika sepakat, tuangkan dalam Perjanjian Bersama. Jika tidak sepakat dalam 30 hari kerja, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan.

Jika perusahaan berkata…

"Kamu mangkir, dianggap mengundurkan diri."

Periksa apakah Anda sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dan apakah Anda memiliki bukti sah atas ketidakhadiran (misalnya surat dokter) (Pasal 231 huruf j dan Pasal 243 UU 27/2026). Jika syarat itu tidak terpenuhi, kualifikasi mangkir dapat Anda bantah.

Pada PP 35/2021, besaran uang pisah mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Pada UU 27/2026, bila tidak diatur, uang pisah paling sedikit 1 bulan upah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa hak pekerja mangkir 5 hari (dianggap resign) di tahun 2026?

Untuk alasan PHK "Mangkir 5 hari kerja berturut-turut (dikualifikasikan resign)" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja tidak berhak atas uang pesangon dan UPMK, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah (paling sedikit 1 bulan upah bila tidak diatur perusahaan) berdasarkan Pasal 243 UU No. 27 Tahun 2026. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021.

Apa bedanya dengan aturan lama PP 35/2021?

Untuk alasan ini pengali uang pesangon tetap 0x, pengali UPMK tetap 0x, jadi besarnya hak sama. Yang berubah adalah dasar pasalnya: Pasal 243 UU No. 27 Tahun 2026.

Apakah wajib perundingan bipartit?

Kualifikasi mangkir bukan PHK sepihak yang otomatis sah: syarat pemanggilan harus terpenuhi. Jika Anda membantahnya, ajukan keberatan tertulis dan minta perundingan bipartit.

Apakah pesangon dipotong pajak?

Ya. Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh final berdasarkan PP 68/2009: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta, dihitung dari jumlah bruto.

Hitung kasus Anda sendiri

Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.

Buka kalkulator gratis →Panduan bipartit

Alasan PHK terkait

Sumber