Kalkulator
Pesangon
Hitung Sekarang
Sesuai UU No. 27 Tahun 2026

Hak ahli waris saat pekerja meninggal dunia 2026

Diperbarui 12-11-2026 · Disusun oleh tim Kalkulator Pesangon · Rumus dicocokkan dengan naskah resmi UU No. 27 Tahun 2026 (JDIH BPK)

Jawaban singkat

Untuk alasan PHK "Pekerja meninggal dunia (diterima ahli waris)" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja berhak atas uang pesangon 2x, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1x, dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan Pasal 249 UU No. 27 Tahun 2026. Contoh: masa kerja 5 tahun menghasilkan 14 bulan upah di luar UPH. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021.

Jika pekerja meninggal dunia, haknya diterima oleh ahli waris. Besarnya dihitung dari masa kerja pekerja.

Hitung kasus Anda: alasan ini sudah terpilih di kalkulator →

Fakta kunci

KomponenUU 27/2026
PHK mulai 28 Okt 2026
PP 35/2021
PHK sebelumnya
Uang pesangon (UP)2x2x
Uang penghargaan masa kerja (UPMK)1x1x
Uang penggantian hak (UPH)YaYa
Uang pisahTidakTidak
Dasar pasalPasal 249 UU No. 27 Tahun 2026Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021

Rumus

2 × UP + 1 × UPMK + UPH

UP adalah 1 sampai 9 bulan upah dan UPMK adalah 2 sampai 10 bulan upah, sesuai masa kerja (Pasal 232 UU 27/2026, sama dengan Pasal 40 PP 35/2021). Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. UPH meliputi sisa cuti tahunan, ongkos pulang ke tempat diterima bekerja, dan hal lain yang diatur dalam PK/PP/PKB.

Tabel hak per masa kerja

Kolom rupiah memakai contoh upah Rp8.000.000 per bulan, aturan UU 27/2026, belum termasuk UPH.

Masa kerjaUP (bln)UPMK (bln)Total UU 27Total PP 35BrutoBersih setelah PPh
< 1 tahun102x2xRp16.000.000Rp16.000.000
1 s.d. < 2 tahun204x4xRp32.000.000Rp32.000.000
2 s.d. < 3 tahun306x6xRp48.000.000Rp48.000.000
3 s.d. < 4 tahun4210x10xRp80.000.000Rp78.500.000
5 s.d. < 6 tahun6214x14xRp112.000.000Rp107.700.000
8 s.d. < 9 tahun9321x21xRp168.000.000Rp155.300.000
10 s.d. < 11 tahun9422x22xRp176.000.000Rp162.100.000
15 s.d. < 16 tahun9624x24xRp192.000.000Rp175.700.000
20 s.d. < 21 tahun9725x25xRp200.000.000Rp182.500.000
24 tahun atau lebih91028x28xRp224.000.000Rp202.900.000

Contoh hitungan lengkap

Upah Rp8.000.000, masa kerja 5 tahun 2 bulan, sisa cuti 5 hari, 5 hari kerja per minggu, PHK pada November 2026.

Uang pesangon2 x 6 bulan x Rp8.000.000Rp96.000.000
UPMK1 x 2 bulan x Rp8.000.000Rp16.000.000
UPH: sisa cuti5 hari x Rp8.000.000/21Rp1.904.762
Total brutoRp113.904.762
PPh final (PP 68/2009)tarif progresif atas bruto− Rp4.585.714
Diterima bersihRp109.319.048
Masukkan gaji dan tanggal Anda sendiri →

Langkah yang perlu Anda ambil

Berdasarkan Pasal 229 UU No. 27 Tahun 2026, berakhirnya hubungan kerja karena alasan ini tidak memerlukan perundingan bipartit, tetapi hak pekerja tetap wajib dibayar. Jika perusahaan tidak membayar, ajukan permohonan tertulis, lalu bipartit atas hak tersebut.

  1. Minta surat pemberitahuan PHK dan perhitungan perusahaan secara tertulis.
  2. Hitung hak minimum Anda dan bandingkan per komponen dengan tawaran perusahaan.
  3. Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, surat pengangkatan, dan surat dari perusahaan.
  4. Rundingkan secara bipartit dan minta risalahnya ditandatangani kedua pihak (panduan bipartit).
  5. Jika sepakat, tuangkan dalam Perjanjian Bersama. Jika tidak sepakat dalam 30 hari kerja, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan.

Jika perusahaan berkata…

"Ahli waris harus menunggu proses internal."

Minta jadwal pembayaran tertulis. Siapkan akta kematian, surat keterangan ahli waris, KK, dan KTP ahli waris agar tidak ada alasan penundaan administratif.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa hak ahli waris saat pekerja meninggal dunia di tahun 2026?

Untuk alasan PHK "Pekerja meninggal dunia (diterima ahli waris)" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja berhak atas uang pesangon 2x, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1x, dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan Pasal 249 UU No. 27 Tahun 2026. Contoh: masa kerja 5 tahun menghasilkan 14 bulan upah di luar UPH. PHK sebelum 28 Oktober 2026 memakai Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021.

Apa bedanya dengan aturan lama PP 35/2021?

Untuk alasan ini pengali uang pesangon tetap 2x, pengali UPMK tetap 1x, jadi besarnya hak sama. Yang berubah adalah dasar pasalnya: Pasal 249 UU No. 27 Tahun 2026.

Apakah wajib perundingan bipartit?

Berdasarkan Pasal 229 UU No. 27 Tahun 2026, berakhirnya hubungan kerja karena alasan ini tidak memerlukan perundingan bipartit, tetapi hak pekerja tetap wajib dibayar. Jika perusahaan tidak membayar, ajukan permohonan tertulis, lalu bipartit atas hak tersebut.

Apakah pesangon dipotong pajak?

Ya. Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh final berdasarkan PP 68/2009: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta, dihitung dari jumlah bruto.

Hitung kasus Anda sendiri

Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.

Buka kalkulator gratis →Panduan bipartit

Alasan PHK terkait

Sumber