Jawaban singkat
Untuk alasan PHK "Efisiensi untuk mencegah kerugian" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja berhak atas uang pesangon 1x, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1x, dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan Pasal 43 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 (efisiensi tidak tercantum di Pasal 231 UU No. 27 Tahun 2026). Contoh: masa kerja 5 tahun menghasilkan 8 bulan upah di luar UPH. Pengali yang sama juga berlaku untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026.
Efisiensi untuk mencegah kerugian dipakai saat perusahaan belum rugi tetapi ingin mengurangi biaya. Pengalinya berbeda dengan efisiensi karena rugi, jadi jenisnya harus jelas tertulis.
Hitung kasus Anda: alasan ini sudah terpilih di kalkulator →Fakta kunci
| Komponen | UU 27/2026 PHK mulai 28 Okt 2026 | PP 35/2021 PHK sebelumnya |
|---|---|---|
| Uang pesangon (UP) | 1x | 1x |
| Uang penghargaan masa kerja (UPMK) | 1x | 1x |
| Uang penggantian hak (UPH) | Ya | Ya |
| Uang pisah | Tidak | Tidak |
| Dasar pasal | Pasal 43 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 (efisiensi tidak tercantum di Pasal 231 UU No. 27 Tahun 2026) | Pasal 43 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 |
Rumus
1 × UP + 1 × UPMK + UPH
UP adalah 1 sampai 9 bulan upah dan UPMK adalah 2 sampai 10 bulan upah, sesuai masa kerja (Pasal 232 UU 27/2026, sama dengan Pasal 40 PP 35/2021). Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. UPH meliputi sisa cuti tahunan, ongkos pulang ke tempat diterima bekerja, dan hal lain yang diatur dalam PK/PP/PKB.
Tabel hak per masa kerja
Kolom rupiah memakai contoh upah Rp8.000.000 per bulan, aturan UU 27/2026, belum termasuk UPH.
| Masa kerja | UP (bln) | UPMK (bln) | Total UU 27 | Total PP 35 | Bruto | Bersih setelah PPh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 tahun | 1 | 0 | 1x | 1x | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 1 s.d. < 2 tahun | 2 | 0 | 2x | 2x | Rp16.000.000 | Rp16.000.000 |
| 2 s.d. < 3 tahun | 3 | 0 | 3x | 3x | Rp24.000.000 | Rp24.000.000 |
| 3 s.d. < 4 tahun | 4 | 2 | 6x | 6x | Rp48.000.000 | Rp48.000.000 |
| 5 s.d. < 6 tahun | 6 | 2 | 8x | 8x | Rp64.000.000 | Rp63.300.000 |
| 8 s.d. < 9 tahun | 9 | 3 | 12x | 12x | Rp96.000.000 | Rp93.700.000 |
| 10 s.d. < 11 tahun | 9 | 4 | 13x | 13x | Rp104.000.000 | Rp100.900.000 |
| 15 s.d. < 16 tahun | 9 | 6 | 15x | 15x | Rp120.000.000 | Rp114.500.000 |
| 20 s.d. < 21 tahun | 9 | 7 | 16x | 16x | Rp128.000.000 | Rp121.300.000 |
| 24 tahun atau lebih | 9 | 10 | 19x | 19x | Rp152.000.000 | Rp141.700.000 |
Contoh hitungan lengkap
Upah Rp8.000.000, masa kerja 5 tahun 2 bulan, sisa cuti 5 hari, 5 hari kerja per minggu, PHK pada November 2026.
| Uang pesangon | 1 x 6 bulan x Rp8.000.000 | Rp48.000.000 |
| UPMK | 1 x 2 bulan x Rp8.000.000 | Rp16.000.000 |
| UPH: sisa cuti | 5 hari x Rp8.000.000/21 | Rp1.904.762 |
| Total bruto | Rp65.904.762 | |
| PPh final (PP 68/2009) | tarif progresif atas bruto | − Rp795.238 |
| Diterima bersih | Rp65.109.524 |
Langkah yang perlu Anda ambil
PHK oleh pengusaha wajib dirundingkan secara bipartit. Menurut UU 27/2026, PHK tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan hubungan industrial batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) dan (7)). Anda berhak menolak secara tertulis, merundingkan nilainya, lalu menuangkan hasilnya dalam Perjanjian Bersama.
- Minta surat pemberitahuan PHK dan perhitungan perusahaan secara tertulis.
- Hitung hak minimum Anda dan bandingkan per komponen dengan tawaran perusahaan.
- Kumpulkan bukti: perjanjian kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, surat pengangkatan, dan surat dari perusahaan.
- Rundingkan secara bipartit dan minta risalahnya ditandatangani kedua pihak (panduan bipartit).
- Jika sepakat, tuangkan dalam Perjanjian Bersama. Jika tidak sepakat dalam 30 hari kerja, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan.
Jika perusahaan berkata…
"Ini efisiensi, sudah keputusan direksi."
Efisiensi tidak tercantum dalam daftar alasan PHK Pasal 231 UU 27/2026, dan perusahaan wajib mengupayakan pencegahan PHK terlebih dahulu (Pasal 228 ayat (2)), misalnya mengurangi lembur atau menawarkan pensiun dini sukarela. Minta bukti upaya itu dicatat dalam risalah.
Efisiensi tidak tercantum sebagai alasan PHK di Pasal 231 UU 27/2026. Pengali di atas memakai PP 35/2021 yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310 UU 27/2026). Ini memperkuat posisi tawar Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa pesangon PHK efisiensi untuk mencegah kerugian di tahun 2026?
Untuk alasan PHK "Efisiensi untuk mencegah kerugian" dengan tanggal terakhir bekerja mulai 28 Oktober 2026, pekerja berhak atas uang pesangon 1x, uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1x, dan uang penggantian hak (UPH) berdasarkan Pasal 43 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 (efisiensi tidak tercantum di Pasal 231 UU No. 27 Tahun 2026). Contoh: masa kerja 5 tahun menghasilkan 8 bulan upah di luar UPH. Pengali yang sama juga berlaku untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026.
Apa bedanya dengan aturan lama PP 35/2021?
Untuk alasan ini pengali uang pesangon tetap 1x, pengali UPMK tetap 1x, jadi besarnya hak sama. Yang berubah adalah dasar pasalnya: Pasal 43 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 (efisiensi tidak tercantum di Pasal 231 UU No. 27 Tahun 2026).
Apakah wajib perundingan bipartit?
PHK oleh pengusaha wajib dirundingkan secara bipartit. Menurut UU 27/2026, PHK tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan hubungan industrial batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) dan (7)). Anda berhak menolak secara tertulis, merundingkan nilainya, lalu menuangkan hasilnya dalam Perjanjian Bersama.
Apakah pesangon dipotong pajak?
Ya. Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dikenai PPh final berdasarkan PP 68/2009: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta, dihitung dari jumlah bruto.
Apakah saya juga mendapat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan?
Berpotensi, bila Anda peserta JKP dengan masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Manfaat tunainya 60% upah dengan batas upah Rp5 juta selama 6 bulan (paling banyak Rp18 juta), dibayar BPJS, bukan perusahaan (PP 6/2025).
Hitung kasus Anda sendiri
Masukkan gaji, masa kerja, dan tanggal PHK. Hasilnya lengkap dengan pasal, siap dibawa saat berunding.
Buka kalkulator gratis →Panduan bipartitAlasan PHK terkait
- Pesangon PHK efisiensi karena perusahaan rugi
- Pesangon PHK merger, pekerja tidak bersedia melanjutkan
- Pesangon PHK merger, pengusaha tidak bersedia menerima pekerja
- Pesangon PHK akuisisi dengan perubahan syarat kerja
- Bandingkan semua 21 alasan PHK
Sumber
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, JDIH BPK (Pasal 43 ayat, Pasal 228, 232, 233)
- PP No. 35 Tahun 2021 (Pasal 43 ayat (2), Pasal 40)
- PP No. 68 Tahun 2009 (PPh final pesangon)
- PP No. 6 Tahun 2025 (JKP)